izin prinsip dan izin lokasi. Adapun soal perizinan ini, totalnya ada 59 perizinan. izin prinsip dan izin lokasi

Administrasi: a. Pencadangan tanah dan izin lokasi diatur dalam peraturan Kepala Daerah Kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah masing-masing yang esensinya kurang lebih sebagai berikut : . b. IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEMBUATAN FILM DI INDONESIA OLEH PIHAK ASING FORMAT : IZIN PENGGUNAAN LOKASI OLEH PIHAK ASING KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 5711144, ext. "Saya pasrahkan semua ke konsultan saya. Contact Person : Kurnia Yuniakhir (021-29600000 ext. telah dilakuksm pemeriksaan lapangan. 000,- dengan cap. Penjelasan mengenai alur permohonan izin prinsip dan izin usaha tersebut. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4. (3) Izin prinsip sebagai persyaratan untuk permohonan izin lokasi. 01001123. Ijin. Gambar/Sketsa Tanah yang dilengkapi dengan letak lokasi. Akta pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-kententuan dalam butir-butir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan melaksanakan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) yang dibuat secara Notarial Akta (asli). Departemen Kominfo, khususnya Ditjen Postel, sampai dengan tanggal 18 November 2009 baru memperoleh kepastian konkret tentang pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk biaya izin awal (Up Front Fee) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan. Untuk pembuatan izin lokasi dan perpanjangan izin lokasi ini akan diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMDN dengan total nilai investasi mulai dari Rp. Jasa Izin Prinsip, Izin Usaha, Amdal dan Izin Lokasi Izin Prinsip adalah izin dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. 000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yg memiliki dampak terhadap fungsi. (1) Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada DPMPTSP dengan menggunakan Formulir Permohonan Izin Lokasi dan melampirkan dokumen persyaratan. Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksu:l pada ayat ayat (2) dan ayat maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan Oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai bcrikut. 1. Ada empat jenis surat yang tersedia: Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan, dan Izin Prinsip Merger (penggabungan). Peta lokasi tanah dengan mencantumkan titik koordinat dan di lampirkan alas penguasaan tanah 7. Izin Perluasan Kawasan Industri. 1 LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN Izin Lokasi Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang. Tak terkecuali dengan perizinan bidang kehutanan yang mengandalkan kawasan hutan sebagai basis berusaha. Bagaimanakah hukumnya bila dalam satu izin lokasi (misalnya izin lokasi milik PT. Urusan Penataan Ruang Perizinan . 4. IZIN LOKASI. Setiap perusahaan yang telah. com, JAKARTA — Pemerintah mempermudah izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Izin Mendirikan Bangunan. Rencana Pengadaan Tanah Menjelaskan mengenai tahapan yang dilakukan untuk pengadaan tanah sesuai dengan Izin Prinsip yang telah disetujui. TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL NO LAMPIRAN JUDUL 1. 3. Perda No. Surat Izin Tempat Usaha atau disingkat SITU adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga hukum setempat. Perubahan Izin Prinsip ke Pendaftaran Penanaman Modal. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri. (2) Lahan yang dibebaskan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk proses IMB. Apabila disetujui sesuai peruntukannya, seperti lahan dengan zonasi kuning untuk perumahan dan ijin tidak dikuasai perusahaan lain, pemerintah akan menerbitkan ijin prinsip penggunaan tanah, saat ini ijin prinsip ini. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal untuk usaha dan/atau kegiatannya. penerima Izin. Jaksa lantas bertanya kenapa Ajay masih punya kewenangan meneken izin lokasi dan. Dalam Pasal 24 PP Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri dari subsektor: 1. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Foto Copy Surat Izin sesuai Izin yang Dimohonkandigunakan pada penelitian ini adalah prinsip satu, dua, dan empat dengan jumlah kriteria masing-masing sembilan, lima belas, dan sepuluh. 2011 tentang Pedoman Pertimbanga Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan IPPT;. Ada beberapa perubahan yang akan mengubah bisnis Anda ke depannya. lokasi proyek gabungan untuk kolom yang semula, sedangkan kolom yang ingin diruah jika ada data yang ingin ditambahkan pada kolom menjadi klikSertifikat Layak Fungsi: Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai > 8 lantai || Baru Rekomendasi Keselamatan Kebakaran Bangunan = 8 lantai || Baru Sertifikat Layak Fungsi: Bangunan Rumah tinggal luas tanah > 100 m² dan jumlah lantai s. 3617-0215746121 Laman :. falatehan@postel. 2. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha adalah 3 (tiga) tahun; (3) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi yang ditetapkan dalam pemberiannya. badan hukum, dan badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu . Izin dimintakan di Kantor Pertanahan dengan mengusulkan area target dan memberikan rencana pengembangan. Izin prinsip berisi persetujuan prisip bahwa lokasi yang kamu ajukan disetujui atau diberi izin untuk dibuat bangunan atau perumahan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setiap perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha dan telah beroperasi, serta akan melaksanakan perluasan lahan kawasan industri wajib memperoleh Izin Perluasan Kawasan Industri (“Izin Perluasan”) terlebih dahulu. b. 000 atau 1:50. Demikian pendapat kami, semoga bermanfaat. didirikan diluar lahan peruntukan industri berdasarkan atas pertimbangan lokasi sumber bahan mentah. Untuk permohonan Badan Hukum melampirkan fotokopi data pendirian perusahaan dan fotokopi izin prinsip dan izin lokasi untuk pemohon kurang dari atau sampai dengan 5000 m 2. Contoh isi dari KA-ANDAL antara lain izin tata ruang, izin prinsip lokasi, peta-peta terkait, dan lain-lain. 5. Dalam hal permohonan Ormas Asing pemohon ditolak sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf b, Menteri melalui Tim Perizinan menyampaikan surat kepada Orrnas Asing pemohon tentang keputusan dimaksud. Izin Prinsip adalah izin dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha;. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah dapat berupa Izin Prinsip/Izin Lokasi/ Izin Penggunaan Lahan/IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Pemerintah Daerah atau pemilik kawasan. 988 -10- e. Bagi DPMPTSP Kabupaten/Kota yang belum menerapkan permohonan perizinan secara daring Izin Prinsip (IP) tidak berlaku lagi sejak tanggal 2 Januari 2018. Izin Lingkungan 25 hari kerja 0 2. (2) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Dengan demikian, IPB adalah surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah, untuk menggunakan bangunan sebelum digunakan. Sebelum mendapatkan izin ini, pengembang wajib menyampaikan5. Persyaratan Tergantung pada ketentuan yang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia. (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSPProses developer atau sebuah pengembang dalam mendiri sebuah perumahan, baik yang subsidi maupun non subsidi memang membutuhkan proses perizinan yang panjang, mulai dari izin prinsip, ijin lokasi, izin lingkungan setempat, amdal, dan lain-lain hingga proses pembangunan bisa dimulai. Izin / rekomendasi prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan dalam permohonan izin lokasi. Foto copy akta pendirian perusahaan. Dengan diakuinya kegiatan usaha dan penanaman modal, maka pelaku usaha juga terikat dengan kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi. salah satunya terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek. 4. prosedur atau langkah-langkah yang perlu anda ketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum , antara lain membuat SITU (surat izin tempat usaha) dan HO(surat izin ganguan) membuat SIUP ( surat izin usaha perdagangan ) , membuat NPWP (nomor pokok wajib pajak) membuat TDP ( tanda daftar perusahaan ) membua nomor rekening bank atas. id. sanksi administratif; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Karena itu izin banyak tumpang tindih dengan areal milik masyarakat bukan untuk mencaplok lahan milik masyarakat, tapi pada dasarnya hanya memberikan izin untuk melakukan usaha di areal tersebut, dengan tetap mengakui hak. Retribusi Retribusi izin lokasi adalah Rp. (4) Tata cara untuk memperoleh Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha Sedangkan kedalaman studi dan penentuan metodologi akan digunakan untuk mengkaji dampak. Jika kita mempunyai izin prinsip mudah untuk kita untuk mendirikan suatu perusahaan agar sewaktu waktu jika ada pemeriksaan. Bupati adalah Bupati Tanah. 1 Bahwa Permohonan yang saya ajukan adalah benar dan akan mematuhi segala ketentuan Peraturan yang berlaku; 2 Tidak Melakukan Kegiatan sebelum memiliki. Persyaratan Pemenuhan Komitmen: NIB; Fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan. Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Persyaratan. Izin kepada PJP untuk melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Sistem Pembayaran dan ketentuan PJP diberikan berdasarkan kategori izin, terdiri atas: Kategori izin I (satu), meliputi aktivitas: penatausahaan Sumber Dana; penyediaan informasi Sumber Dana; payment initiation dan/atau acquiring. Tidak ada lagi yang namanya Izin Prinsip, karena telah digantikan dengan Pendaftaran Penanaman Modal atau Pendaftaran Investasi (PI). Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari: a. Call/WA : 0818 022. Surat Izin Lokasi. badan hukum, dan badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu . Perusahaan – perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan usahanya harus Mengajukan permohonan arahan. 1. 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, Izin Usaha Industri (IUI) untuk. Suatu PT. Gedung Menara Merdeka Lantai 18. Surat Izin Lokasi. 2. Izin prinsip berisi persetujuan prisip bahwa lokasi yang kamu ajukan disetujui atau diberi izin untuk dibuat bangunan atau perumahan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. PENERBITAN IZIN LOKASI DAN PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SIDOARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO,. Data Identitas Pemohon. Kurang. 5. 33Balikpapan, 19 Agustus 2019. (4) Untuk kegiatan industri dengan luas lebih dari 500. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut: a. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. (4) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya. Layanan Legal dan Hukum. Untuk Perpanjangan Izin Lokasi melengkapi Poin : 23 , 24 perumahan 5 Surat Persetujuan Kepala BKPM RI 20 Rencana Usaha/Bussines Plan (untuk PMA) 6 Uraian Perencanaan Proyek yang 21 Foto Lokasi akan dibangun (Project Plan) 7 Pernyataan kesanggupan akan 22 Peta Lokasi memberi ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan 23. d. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara perubahan Izin Prinsip diatur dalam Peraturan Wali Kota. PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN. M² c. Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi atau Surat Penolakan Pemberian Izin Lokasi yang sudah ditandatangani Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II, dicatat dalam agenda dan disampaikan kepada Pemohon oleh Kantor Perta-nahan Kabupaten/Kotamadya. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. PERSYARATAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN. Fungsi surat ini adalah untuk memperoleh izin atas pendirian suatu tempat usaha, perusahaan, atau perkantoran. NPWP : diisi nomor wajib pajak penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha atau nomor wajib pajak perusahaan. Izin penyelenggaraan jasa multimedia diterbitkan oleh Dirjen Postel, setelah pemilik izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi (lebih lanjut tentang uji laik operasi ini dapat dilihat pada Siaran Pers No. melaksanakan . Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan tanah yang Izin Tetap Parsial bagi Perusahaan Kawasan Industri. Izin Prinsip adalah salah satu perizinan yang wajib dimiliki oleh siapa saja (investor) yang berencana mendirikan usaha atau berinvestasi. Izin ini dikeluarkan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Nah, jangan lupakan juga keempat surat tersebut jika kamu ingin jadi. Hak – hak atas tanah. 1. 000 (sepuluh miliar Rupiah), di luar tanah dan bangunan; Bisnis Investasi (3) b. 000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan; g. Pasal 8 (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu paling laina 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja No. HUBUNGI KAMI : Hotline : (021) 8690 8595; 86908596. Tampil Alur Permohonan Izin Prinsip dan Izin Usaha. Izin Prinsip adalah izin dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha; Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. (Jakarta, 18 November 2009). a. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip Perluasan tersebut masih berlaku. Advice Plannng / Ijin Lokasi dan Ijin Prinsip yang diurus di Dinas PU dan Bappeda kota setempat. (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin. Uraian rencana proyek dan rencana penggunan tanah. Surat izin ini memiliki masa berlaku hingga 3 tahun. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha, 3 (tiga) tahun. (6) Izin prinsip tidak diperlukan bagi orang atau badan yang melakukan usaha di dalam kawasan industri atau kawasan berikat. go. 3) Surat pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai Rp6 ribu. Selain itu, berlaku pula izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kebutuhan usaha dan/atau kegiatannya. PMA dapat mengajukan Izin Usaha: a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan : a. Dalam setidaknya lima keputusan gubernur dan satu peraturan gubernur, Izin Lokasi disebut Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau SP3L. 11 Tahun 2020 Persetujuan Izin Lokasi ini tidak diperlukan lagi. Sesuai SOP. (1) Izin Lokasi Perairan dapat diberikan paling luas sesuai dengan kebutuhan ruang yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha. Rekomendasi dari instansi Pemerintah/BUMN/BUMD apabila lokasi tanah yang dimohon berbatasan dan/atau diduga berada pada tanah milik instansi dimaksud (jika. Izin prinsip dalam rangka pemanfaatan ruang dari Bupati dalam hal kegiatan investasi yang membutuhkan pemanfaatan lahan paling sedikit 0,5 Ha. Perubahan dalam peraturan bukan hanya menyangkut Izin Prinsip tetapi juga Izin. Penutupan usaha. Izin-izin yang dihilangkan diantaranya izin gangguan (HO), izin tempat usaha, izin prinsip bagi usaha menengah kecil,” kata Pramono sebagaimana dilansir dari laman resmi Setkab, Selasa(15/3) sore. Selain membutuhkan. pemantauan dan evaluasi. dan/ atau diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melekat pada Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang. DKI Jakarta No. 13/2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. 1. +62 811-1595-307. Salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pemilik usaha baik yang sudah memiliki atau hendak membangun usaha baru adalah surat izin yang sah dari lembaga pemerintahan yang berwenang. 000,- ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan dengan Melampirkan : Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan. 000,– jika mewakilkanIzin peruntukan tanah, izin pembebasan hak atas tanah,izin lokasi dan izin – izin lain yang bersangkutan dengannya. 6/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan. Lokasi. Lokasi. Dengan Catatan: 1. Persetujuan Prinsip : Persetujuan yang harus dimiliki untuk melakukan persiapan-persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah di Kawasan Industri dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan. Fasilitas penanaman modal yang bisa didapatkan adalah pembebasan bea masuk impor mesin, impor barang dan bahan, pembebasan PPN dan fasilitas keringanan PPh). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok di - Depok DIISI OLEH PEMILIK/ PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB * (Dengan Huruf Cetak) Dengan hormat, Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat untuk*): Izin Lokasi*) : Persetujuan Prinsip : Persetujuan Prinsip dan Izin Lokasi : Telah Mengajukan Izin Prinsip Penanaman Modal; Membuat Peta Lokasi; Mengurus SITU, SIUP, TDP, NPWP dan izinnya di Fhotocopy; Membuat keterangan Kesanggupan memberikan ganti rugi; Membuat Proposal mengenai visi misi dan tujuan perusahaan; Telah mendapat Rekomendasi BKPRD; membuat Risalah pertimbangan teknis dan peta lokasi dari BPN; Rekomendasi. dalam UUPPLH dengan UU Cipta Kerja dalam hal perizinan dapat dilihat pada Tabel 1. 000. PROSEDUR IJIN PEMBUKAAN LAHAN UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. Adapun soal perizinan ini, totalnya ada 59 perizinan. Usaha . 2 Th. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. JAKARTA, KOMPAS. 000 M2)Untuk permohonan Badan Hukum melampirkan fotokopi data pendirian perusahaan dan fotokopi izin prinsip dan izin lokasi untuk pemohon kurang dari atau sampai dengan 5000 m 2. 2. 76 Tahun 2008 tentang Pengecualian Pengenaan Surat Izin Penunjukkan dan. inventarisasi dan analisis izin lokasi dan pengelolaan ruang laut, di Kab. KETERANGAN RENCANA PROYEK A. Izin Prinsip Diganti dengan Pendaftaran Penanaman Modal. Status kepemilikan : Sudah dimiliki Dengan kelengkapan persyaratan terlampir sebagai berikut : 1. Berikut ini 8 syarat perizinan yang diperlukan: Cq. Ia merinci, membayar konsultan untuk mengurus Amdal Lalin Rp 35 juta, UKL/UPL Rp 35 juta, Izin Prinsip Rp 30 juta, KRK Rp 35 juta, dan Izin Lokasi Rp 30 juta. (8) Apabila pemohon izin prinsip telah memiliki atau. Izin Lokasi diajukan dan diproses di SKPD yang ditunjuk oleh pemerintah daerah di lokasi. atau Ijin Prinsip yang disetujui Bupati atau Walikota. Google Maps, foto lokasi (arah pandang manusia), Gambar Design (denah, tampak, potongan dan perspektif 13 Izin Lokasi (Fotokopi) 14 KRK Untuk Konsultasi BKPRD 15 Perizinan lain yang. d. DASAR HUKUM 1. 02: Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi (BARU) Ajukan Melalui OSS. Dalam tahapan ini, ada sejumlah izin yang juga harus diajukan pengembang. Surat Permohonan ditandatangani oleh Pemohon dilampiri : a. BPS Kubu Raya. Terdapat perubahan mulai tanggal 2 Januari 2018 mengenai perizinan ini.