uu no 33 tahun 2004. NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. uu no 33 tahun 2004

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil. bahwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 33 Tahun 2004 Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. 1 Disampaikan pada kegiatan Workshop “Penguatan Kapasitas Pemerintahan Untuk Peningkatan Kinerja Pejabat No. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. 33, TLN NO. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. RUU tentang Perubahan atas UU No. Dalam UU No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004) yang menggantikan Undang-Undang No. 22 tahun. Rizqi Mulya Ramadhan. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No, 23 Tahun 2000; UU No. 4. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. JAKARTA: Pemerintah menyusun delapan poin utama dalam draf revisi Undang-Undang No. 2002 B. perbandingan uu pemda. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. 20/2011 tentang Rumah Susun, UU No. Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. pemerintah melahirkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip otonomi daerah menggunakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. 10 Tahun 2008. B. Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikut bunyi Pasal 33, yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 55 Tahun 2005 tentang. Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 33 Tahun 2004 & Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Seksual Dalam Rumah Tangga | 48 ISTI‘DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 22 tahun 1999 (UU 22/1999) dan Undang-Undang No. LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 4. 2004/ No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. 79 Tahun. Undang-undang (UU) No. TKD Penjelasan Umum UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk HalalUndang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil. 0. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan. TENTANG. PMA No. 41 Tahun 2004 Wakaf DETAIL PERATURAN Abstrak. . Jurnal al-Maiyyah. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. Undang. Jakarta: Sekretariat Negara. Published on June 6, 2019. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. 33 Tahun 2004 hanya memberikan 20 persen hasil pertambangan umum untuk daerah penghasilnya, dan 80 persen untuk pemerintah pusat. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam konsideran Undang-Undang No 33 Tahun 2004, point menimbang, khususnya pada huruf “b” dijelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemamfaatan sumber. Undang-undang No. bahwa hubungan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2009. 33 tahun 2004 : 1. Dasar Hukum. Otonomi Daerah menurut UU No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 22 Tahun 2009; UU No. UU No. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. Alokasi anggaran kesehatan rendah di masing-masing daerah dimungkinkanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Untuk menjamin ketersediaan Produk. (Analisis UU RI. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah (Revisi UU No. Judul. UU No. 0. NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 23 TAHUN 2014. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang. RUU tentang Perubahan atas UU No. ATAS . bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. UU No 33 Tahun 2004, wacana revisi UU tersebut terus bergulir. Penjelasan Umum UU 1 tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danUU NOMOR 32 TAHUN 2004 . 30, LN. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Aan Eko Widiarto, Diktat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara. 32 tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbarui juga menurut UU no. Melalui undang undang ini, diharapkan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan antar Pemerintahan Daerah terjalin hubungan keuangan, pelayanan umum, pem-amfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, JAKARTA: Pemerintah menyusun delapan poin utama dalam draf revisi Undang-Undang No. Menimbang: a. com. keuangan, yang diatur dalam UU No. Kajian Revisi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. . Sesuai pasal 5 UU No. Undang-undang (UU) Entitas. Resume uu no 33 th. kitab suci atau simbol keagamaan. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. 1 Tahun 2022 merubah tarif. Undang-Undang (UU) ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan. KETENTUAN PENUTUP. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Perimbangan keuangan pusat dan daerah – Selain perimbangan yang telah dijelaskan antara pusat dan daerah juga harus ada perimbangan dalam keuangan. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. Retribusi Perizinan Tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan. Pasal 20, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat. 33 Tahun 2004) dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. No. Menurut UU No. Jenis-jenis DBH meliputi; DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Dana dari APBN juga ada namanya dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta. METADATA PERATURAN. 2007/NO. Permenristek Dikti No. RESUME UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIBANGAN KAUANGAN ANTARA KAUANGAN PUSAT DAN KEUANGAN DAERAH Ike Hanisyah 6661103216 VF ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2012. Tipe Dokumen. marketing@pajakku. 1 Tahun 2014. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang rencananya akan diajukan dalam prolegnas DPR tahun depan. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah, Dalam UU tersebut perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara. 082 Triliun, DJP: Terima Kasih Wajib Pajak. UU No. 18 Tahun 1965, UU No. pembuatan film; b. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Menurut UU NO. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak daerah terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan (PPh) Menurut Kamu jawabannya yang mana sih. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang. NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini memaparkan tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 pertanggungjawaban bisa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 43 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengganti Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang isinya memuat terkait Pajak, Transfer Ke Daerah dan Dana Bagi Hasil , didalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesuai pasal 4 terdiri atas 16 jenis pajak yang. Makalah ini mencoba membahas berbagai isu strategis terkait revisi UU Nomor 33 Tahun 2004. 32 tahun 2004 yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi adalah penempatan provinsi sebagai daerah otonom dengan asas. 4. 2003, UU No 33 th. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang No. Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Hak Guna Air. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. 30 Tahun 2014 . UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 33 Tahun 2004 dan Pemerintahan Daerah dan PP No. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut. 23 Tahun 2014; UU No. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Memasuki era reformasi, keinginan kuat melepaskan diri dari sistem lama yang sentralistik menemukan momentumnya yang terefleksi dengan diberlakukannya UU No. Menurut UU No. ABSTRAK:. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 27 Tahun 1990 (X). RESUME UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIBANGAN KAUANGAN ANTARA KAUANGAN PUSAT DAN KEUANGAN DAERAH Ike Hanisyah 6661103216 VF ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2012. 33 tahun 2004 adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH). Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Status Peraturan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 entang Bank Indonesiat. ISSN: 2356-0150 lingkup rumah tangga”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,. 38, LN. 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun. Baca juga: Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru. UU No. Undang-undang (UU) tentang. Definisi. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. Status Peraturan. Mengubah : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. 4700, LL SETNEG : 6 HLM. -----, 2004. A. 32 dan 33 Tahun 2004 sangat menentukan penciptakan iklim investasi, karena undang-undang ini adalah sebagai revisi dari undang-undang yang sebelunmya. 2007/NO. Peraturan Perundang-undangan. 33 Tahun 2004) dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 33 tahun 2004). 12 tahuan 2008 tentang perubahan kedua atas UU Ri No. 33 tahun 2004) dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU. Khusaini dalam Keuangan Daerah. ABSTRAK: CATATAN:Download: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PDF. UU No. 33 TAHUN 2004 ANALISIS PER – PASAL PASAL ANALISIS Bagian Ketiga Dana Alokasi Umum Pasal 27 Pasal ini menjelaskan tentang dana alokasi umum. 89, TLN NO. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.